KPAI Minta Sekolah Tak Beri Sanksi Siswa Menunggak SPP Selama Pandemi Covid-19

KPAI Minta Sekolah Tak Beri Sanksi Siswa Menunggak SPP Selama Pandemi Covid-19

JAKARTA- - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima delapan kasus pengaduan terkait masalah tunggakan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tujuh sekolah swasta dan negeri selama masa pandemi Covid-19.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyebutkan pengaduan berasal dari jenjang  Sekolah Dasar (SD)  sebanyak 5 (lima), 1 SMPS dan 1 SMKS, serta 1 (satu)  SMK Negeri di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali.

Menurutnya membayar SPP adalah kewajiban orang tua dan kewajiban anak adalah belajar.

“ Pihak sekolah jangan memberi sanksi siswa ketika ada tunggakan SPP. Anak tidak bersalah, jadi tak layak diancam apalagi diberi sanksi, ” ujar Retno dalam keterangan tertulis, Sabtu ( 9/1/2021).

Masalah yang diadukan ke KPAI terkait SPP meliputi; permintaan keringanan besaran iuran SPP, Kedua, adanya ancaman pihak sekolah kalau tidak mencicil atau membayar tunggakan SPP maka siswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.

Kemudian, ada yang ingin pindah ke sekolah negeri atau sekolah swasta yang lebih murah, namun terkendala dokumen raport hasil belajar dan surat pindah dari sekolah asal sebelum melunasi SPP yang tertunggak. Terakhir, kasus terbaru yang diterima KPAI, orang tua siswa mengaku diminta pihak yayasan untuk mengundurkan diri karena menunggak SPP sejak April 2020. Seluruh dokumen raport dan surat pindah tidak akan diberikan sebelum tunggakan dilunasi, padahal orangtua tersebut mengalami kesulitan ekonomi sejak masa pandemi Covid-19.

Retno menyatakan Lembaga pendidikan yang berbentuk yayasan pendidikan memiliki fungsi sosial dan kemanusiaan, seharusnya tidak merampas hak anak atas pendidikan.

 “Sekolah bukan perusahaan yang mengejar profit/laba. Ia berada dalam payung yayasan yang tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 yang menyatakan bahwa tujuan didirikan yayasan adalah memberikan pelayanan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan”katanya.

 KPAI meminta  pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/kota, Retno meminta agar dapat membina sekolah-sekolah swasta mengedepankan fungsi sosial dan kemanusiaan terhadap orang tua siswa yang mengalami masalah ekonomi pada masa pandemic Covid-19.(hy)

.

jakarta
Heriyoko

Heriyoko

Previous Article

KPAI, Hak Anak Mengenyam Pendidikan Tak...

Next Article

PPKM Jawa Bali, Pelaku Usaha Minta Pemerintah...

Related Posts

Peringkat

Profle

Heriyoko

Nisa

Nisa

Postingan Bulan ini: 29

Postingan Tahun ini: 29

Registered: Dec 21, 2020

Calvin Maruli

Calvin Maruli

Postingan Bulan ini: 10

Postingan Tahun ini: 10

Registered: Nov 8, 2020

Heri Nasution

Heri Nasution

Postingan Bulan ini: 5

Postingan Tahun ini: 5

Registered: Nov 28, 2020

Alfrets Everhard Kandou

Alfrets Everhard Kandou

Postingan Bulan ini: 4

Postingan Tahun ini: 4

Registered: Jan 9, 2021

Profle

Calvin Maruli

Warga dan Pedagang di Jakarta Mengeluh, Tahu dan Tempe  Masih Langka
PPKM Jawa Bali, Pelaku Usaha Minta Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat
Didepan Pejabat Eselon II dan Lingkup Sekda, Wabup Bogor: Tingkatkan SDM dan Gerak Cepat
Kementerian Perhubungan Luncur Aplikasi Jakarta Electronic Ticketing Bus (Jaketbus), Ini Caranya

Follow Us

Recommended Posts

Lockdown Gedung DPRD DKI Jakarta Diperpanjang
34 Jenazah Terindetifikasi dari 62 Korban Musibah Sriwijaya Air
24 Korban Sriwijaya Air Terindentifikasi, 4 Jenazah Diserahkan Kepada Keluarga
PSBB Ketat 2021, Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak Lagi
KPAI Apresiasi Sekolah di Pulau Terluar Lebih Tertib Prokes

Tags